Good Corporate Governance dalam Industri Perbankan: Suatu Kebutuhan yang Tak Terelakkan

Kajian mengenai good governance di Indonesia meningkat dengan pesat semenjak krisis finansial Asia yang melanda Indonesia di tahun 1997. Parahnya dampak krisis yang terjadi di Indonesia disinyalir diakibatkan oleh sangat minimnya implementasi good governance pada pemerintah dan dunia usaha. Kejadian tersebut mengungkapkan fakta bahwa pengelolaan pemerintah dan dunia usaha di masa itu marak dengan praktik kolusi, korupsi, nepotisme.

Good governance sangat penting diterapkan oleh pemerintah dan dunia usaha dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya. Pemerintah harus menerapkan good public governance sebagai pedoman dasar dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya. Dunia usaha pun juga memiliki keharusan untuk menerapkan good corporate governance dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Penerapan good governance di pemerintah dan dunia usaha akan mendorong terwujudnya good governance secara menyeluruh dalam rangka mencapai tujuan nasional.

Salah satu industri dalam dunia usaha yang memiliki peran strategis terhadap pembangunan perekonomian adalah industri perbankan. Peran penting perbankan dalam perekonomian adalah sebagai lembaga intermediasi, sarana dalam pelaksanaan sistem pembayaran dan sarana transmisi dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi karena tugas utama bank adalah  mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan lalu menyalurkannya dengan pemberian kredit untuk pembiayaan aktivitas sektor perekonomian, seperti pemberian pinjaman kepada koperasi, usaha kecil dan menengah, serta berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Peran aktif perbankan dalam perekonomian akan mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara.

Bisnis perbankan di Indonesia mulai berkembang di era tahun 1980-an dan tumbuh dengan pesat di era tahun 1990-an. Pesatnya pertumbuhan industri perbankan saat itu, salah satunya  dipicu oleh kemudahan yang diberikan pemerintah dalam mendirikan usaha bank. Salah satu kemudahan tersebut adalah persyaratan modal yang dimiliki untuk mendirikan Bank Perkreditan Rakyat sebesar Rp 50.000.000,00. Kemudahan dalam pendirian Bank Perkreditan Rakyat dimaksudkan untuk memudahkan pembiayaan usaha dengan peminjaman modal ke bank tersebut sehingga mendorong pertumbuhan aktivitas perekonomian. Namun, kebijakan pemerintah tersebut malah menimbulkan masalah baru bagi industri perbankan. Banyak pelaku bisnis dengan pengalaman yang tidak memadai di industri perbankan berbondong-bondong mendirikan bank. Akibatnya pengelolaan bank-bank saat itu pun sangat buruk.

Krisis finansial di tahun 1997 menjadi titik awal kehancuran industri perbankan Indonesia. Krisis tersebut telah menghancurkan berbagai sendi perekonomian Indonesia, salah satunya industri perbankan yang mengakibatkan krisis perbankan terparah sepanjang sejarah perbankan nasional. Bank-bank milik swasta maupun milik pemerintah banyak yang mengalami kesulitan finansial. Kondisi tersebut mengakibatkan puluhan bank harus dilikuidasi dan puluhan bank lainnya harus dimerger membentuk bank baru. Terlihat bahwa, krisis perbankan tersebut bukan sekedar disebabkan oleh krisis ekonomi, tetapi juga diakibatkan oleh lemahnya penerapan good corporate governance di industri perbankan.

Corporate governance pada industri perbankan pasca krisis keuangan di Indonesia menjadi sebuah keharusan. Pertama, bank mengemban peran yang dominan dalam perekonomian, khususnya sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Kedua, persaingan industri perbankan yang sekarang ini sangat kompetitif mendorong pelaku bisnis dalam industri  untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saingnya dengan melakukan penataan usaha sebaik mungkin. Ketiga, industri perbankan adalah industri yang melibatkan aktivitas bisnis cukup kompleks dimana fokus bisnis adalah mengelola keuangan dengan risiko yang cukup tinggi. Keempat, industri perbankan adalah industri “kepercayaan”. Sebagai pelaku bisnis dalam bidang jasa keuangan, membangun dan mempertahankan keyakinan dan kepercayaan masyarakat dan dunia internasional adalah hal utama yang harus dimiliki dan dipertahankan oleh bank sebagai syarat mutlak bersaing dalam industri ini.

Terdapat dua isu penting terkait fungsi bank sebagai lembaga intermediasi yang berpengaruh terhadap corporate governance. Hal yang pertama adalah bank sebagai sektor usaha yang memiliki regulasi tinggi justru mengalami hambatan dalam menjalankan corporate governance karena ketatnya regulasi yang berlaku.

Dan hal yang kedua adalah dilatarbelakangi oleh agency problem. Pemilik sebagai pemasok modal mendelegasikan wewenang pengelolaan perusahaan ke manajer. Manajer dengan kewenangan dalam menggunakan sumber daya perusahaan dan keleluasaan terhadap akses informasi perusahaan bisa saja bertindak untuk menguntungkan dirinya sendiri dan mengorbankan kepentingan pihak lain. Tata kelola perusahaan yang buruk memberikan kesempatan terjadinya kecurangan-kecurangan. Beberapa contoh kasus tindak pidana perbankan yang dilakukan akibat lemahnya penerapan corporate governance dalam mengatasi agency problem:

·         Di tahun 2007, terjadi pengalihan dana investasi yang ada di Bank Bali oleh manajer bank untuk mendanai partai politik tertentu.

·         Di tahun 2011, terjadi pembobolan deposito PT Elnusa di Bank Mega dimana salah satu pelakunya berasal dari pihak manajemen Bank Mega yang menduduki posisi Kepala Cabang Bank Mega Jababeka.

·         Di tahun 2011, terjadi pencucian uang dan penggelapan dana nasabah Citibank yang dilakukan oleh Melinda Dee, Relationship Manager dari Citibank, bersama dengan bawahannya yaitu Dwi Herawati, Novianty Iriane dan Betharia Panjaitan selaku Head Teller Citibank.

Oleh sebab itu, untuk mewujudkan penerapan tata kelola perusahaan yang memadai, bank-bank harus senantiasa berpedoman pada prinsip-prinsip good corporate governance. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 dinyatakan bahwa seluruh bank wajib untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip good corporate governance yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran. Selain penerapan good corporate governance, hal penting yang harus diperhatikan adalah terkait ketaatan terhadap prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan bisnis dan harus adanya pengawasan yang efektif dari otorisasi pengawasan bank.

Keseriusan pemerintah yang diwakilkan oleh Bank Indonesia dalam melakukan pembenahan fundamental terhadap perbankan nasional pasca krisis keuangan diwujudkan dengan dikeluarkannya Arsitektur Perbankan Indonesia (API) di tahun 2004. Arsitektur Perbankan Indonesia (API) merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arahan,bentuk, dan tatanan industri perbankan. Terdapat enam pilar utama sebagai sasaran yang hendak dicapai dan salah satunya adalah menciptakan corporate governance untuk memperbaiki dan memperkuat kualitas manajemen dan kondisi internal perbankan nasional.

Dengan adanya good corporate governance  di industri perbankan, pengelolaan bank-bank diyakini dapat lebih baik terutama dalam menghadapi persaingan bisnis perbankan masa kini dan dalam menghadapi berbagai tantangan lainnya. Selain itu, penerapan corporate governance dalam pembenahan internal perbankan dapat menjadi dasar bagi pengembangan usaha  terutama dalam memperoleh dan mempertahankan kepercayaan publik.

Oleh: Agnes Fransisca

Mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia